Eksistensi Pemerintahan Buol Mulai Sebagai Afdeling Belanda Hingga Otonomi Daerah Era Reformasi

Jejakbede-online - Pemerintahan Buol Mulai Sebagai Afdeeling Belanda Hingga Otonomi Pada Era Reformasi

Eksistensi Kabupaten Buol sebagai sebuah wilayah telah dikenal sejak jaman kerajaan, pendudukan asing seperti Portugis, Belanda dan Inggris hingga kemudian menjadi sebuah kabupaten bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Berbagai bentuk sistem pemerintahan juga mengalami pasang surut. Berawal sebagai kerajaan yang merdeka dengan raja yang berkuasa penuh, sebagai wilayah Afdeling kemudian diturunkan menjadi Onderafdeeling dalam koloni Belanda.

Raja Buol H. Akhmad Turungku bersama Perangkat kerajaan Buol di Paleleh
Sumber: https://picryl.com/media/radjan-av-bwool-med-uppvaktning-sulawesi-indonesien-smvk-000283-80b4d2

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Buol pernah berbentuk swapraja yang menjadi bagian dari Daerah Sulawesi Utara, lalu kemudian menjadi kabupaten gabungan dengan swapraja Tolitoli dan masuk menjadi bagian Sulawesi  Tengah.

Note:

• Daerah Sulawesi Utara yang dimaksud pada awal kemerdekaan adalah wilayah administratif meliputi Buol, Gorontalo dan Bolaang Mongondow.
• Saat ini yang disebut Sulawesi Utara adalah provinsi yang meliputi Manado, Minahasa, Bolaang Mongondow dan Sangihe Talaud dan masing-masing telah berkembang atau mengalami pemekaran.

Nama Buol sendiri pada berbagai literatur Belanda sering ditulis sebagai Bwool atau juga Boeol. 

Sebagai sebuah kerajaan, keberadaan Kerajaan Buol mulai dikenal mulai abada XIV atau sekitar  tahun 1380 M hingga 1947. Selanjutnya pada era kemerdekaan, status kerajaan adalah sebagai lembaga adat dengan kedudukan raja sebagai "pemangku adat".

Mengutip Nadjamuddin¹, masuknya pihak asing seperti Belanda dan Portugis atau kerajaan lain yang ingin menguasai Buol salah satunya karenaa adanya tambang emas di Paleleh.

Afdeling Buol

Afdeling dalam tata bahasa Belanda "Afdeeling", adalah wilayah administratif setingkat kabupaten pada masa kolonial Hindia Belanda. Afdeling dipimpin seorang administrator yang disebut Asisten Residen. 

Suatu Afdeling dapat membawahi wilayah yang lebih kecil yaitu:

• Onderafdeeling dengan seorang kepala berbangsa Belanda yang disebut Controleur. Tugasnya mewakili kepentingan Belanda pada daerah taklukannya dan berbagai urusan menyangkut warga Belanda pada daerah tersebut.

• Landschap yang dikepalai oleh seorang bumiputera yang disebut hoofd atau kepala. Biasanya melekat pada penguasa setempat seperti raja atau kepala adat. Berfungsi sebagai penguasa setempat, menyelenggarakan urusan internal pemerintahan daerahnya dan hanya mengikat warga pribumi.

Afdeling berada di bawah sebuah pemerintahan daerah yang disebut Gewesten (Gewestelijk Bestuur) atau "wilayah", yang untuk sekarang setara atau setingkat provinsi. Sebuah Gewesten dipimpin seorang Resindent yang membawah beberapa Asisten Residen pada beberapa Afdeling.

Status Buol sebagai Afdeling telah berlaku sejak adanya penunjukkan dr. H. Seiber sebagai Controleur pertama pada tahun 1896 oleh Belanda² di bawah Residen Manado.

  Wilayah Afdeling Buol di bawah Residen Manado
  Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=t5CnjCiTCDg

Dalam buku Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1904³,  Gewesten Manado terdiri dari delapan Afdeling dengan pembagian sebagai berikut:

Kedudukan Afdeling Buol pada Gewesten Menado
Sumber: Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1904

Jadi, Controleur Buol bertanggung jawab langsung kepada Residen di Manado selaku Kepala Gewesten. Berbeda dengan Afdeling lainnya di mana dalam pemerintahan Afdeling terdiri dari minimal:

• Controleur : Pengawas
• Adspirant Controleuer : Pembantu Pengawas
• Districtschoofd : Kepala Distrik

Maka untuk Afdeling Buol hanya ada seorang Controleur. Hal ini menyiratkan bahwa sepertinya kondisi kemasyarakatan, jumlah penduduk atau kompleksitas yang ada di Buol saat itu cukup sederhana sehingga struktur pemerintahan Afdeling Buol tidak selengkap pada afdeling lainnya.

Controleur pertama Buol dr. H. Seiber memiliki tugas utama untuk mengontrol tambang emas di Paleleh. Bahkan, Siber juga menjadi direktur perusahaan tambang tersebut⁴. Sebagaimana kita tahu, keberadaan penjajah ya memang untuk mengeruk kekayaan yang ada pada daerah taklukannya.

Hal ini tentu saja tidak disukai oleh masyarakat Buol, sehingga kediaman dr. H. Seiber di Lintidu selalu mendapat gangguan. Ia kemudian pindah ke Paleleh (desa Paleleh).

  Bekas rumah Controleur  Afdeling Buol pertama, dr. H. Siber di Lintidu.
  Kondisi saat ini tidak terawat
    Sumber: http://direktoripariwisata.id/unit/8673

Rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal controleur  sekaligus menjadi kantor untuk mengawasi para pekerja tambang emas yang ada di Desa Lintidu saat itu. Saat ini rumah tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya Pemerintah Kabupaten Buol namun kondisinya tidak terawat, seperti terlihat pada foto di atas.

Pada periode yang sama, Tolitoli (saat itu masih disebut Tontoli)  juga berstatus afdeling yang dengan pusat di Laboen Dedeh. Demikian juga Donggala yang disebut sebagai Afdeling Paloebaai. Keduanya berada di bawah Gubernuran Celebes yang berpusat di Makassar³.

Onderafdeling Buol di bawah Afdeling Gorontalo

Pada berbagai sumber disebutkan bahwa pembagian wilayah pada era kolonial juga sangat dinamis. Pemisahan afdeling menjadi beberapa onderafdeling ataupun penggabungan beberapa afdeling menjadi satu afdeling dimungkinkan terjadi. Bergantung kebutuhan saat itu.

Demikian juga nasib Afdeling Buol. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkannya ke dalam Afdeling Gorontalo, sehingga statusnya turun menjadi Onderafdeling.

Perubahan status ini tidak memengaruhi kedudukan ataupun kewenangan Raja Buol secara internal dalam pemerintahannya. Ia tetap penguasa kerajaan atas wilayah Buol, tidak tunduk ataupun jadi bagian dari kerajaan yang ada di Gorontalo.
Secara praktis yang berubah adalah pemerintahan sipil Belanda, Controleur Buol menjadi bertanggung jawab langsung kepada Asisten Residen di Gorontalo, tidak lagi kepada Residen di Manado.

Sebelumnya, status Buol sebagai afdeling sepertinya bertahan sampai sebelum tahun 1910. Beberapa seri catatan Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie sampai dengan 1907 masih menuliskan status Buol sebagai landschap yang bertanggung jawab langsung kepada Residen di Manado.

Selanjutnya pada Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie1910 tertulis bahwa Buol merupakan salah onderafdeling di bawah Gorontalo, yang polanya sama sampai dengan yang tertulis pada 1919.

Kedudukan Buol berdasarkan Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1919

Menurut Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1919 tersebut Gewesten Menado terbagi menjadi tiga Afdeling yaitu Menado yang beribukota di Menado, Gorontalo yang beribukota di Gorontalo dan Midden-Celebes (Sulawesi Tengah) dengan Donggala sebagai ibukotanya.

Secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Gewest	Afdeling - Ibukota	Onderafdeling - Ibukota	Distrik / Landscap
Manado	1. Manado - Manado	1. Menado - Menado	Menado, Bantik, Tonsea, Maoembi
		2. Tondano - Tondano	Toulian, Toulimambot, Kakas-Rembokken, Tomohon-Sarongsong, Langowan, Passan-Ratahan-Ponosakan
		3. Amoerang - Amoerang	Romoon-Tombasian, Tompasso, Kawangkoan, Sonder, Tombariri, Tonsawang
		4. Sangi-eilanden - Taroena
		5. Talaud-eilanden - Beo
		6. Bolaang Mongondou - Kota Mobagoe	Bolaang Mongondou, Bolaang Uki, Bintaoena, Bolaang Itam, Kaidipang Besar
	2. Gorontalo -     Gorontalo	1. Gorontalo - Gorontalo	Bone, Kabila, Kota, Tapa, Telaga, Tibawa, Batudaa
		2. Boalemo - Tilamoeta	Pagoejaman, Boalemo, Pagoeat
		3. Kwandang - Kwandang	Kwandang, Atinggola
		4. Bwool - Paleleh	Landschap Bwool
	3. Midden Celebes - Donggala	1. Donggala - Donggala	Banawa, Tawaeli
		2. Paloe - Paloe	Paloe, Sigi-Biromaru, Dolo, Koelawi
		3. Poso - Poso	Todjo, Posao, Loree, Oena-oena
		4. Parigi - Parigi	Moutong, Parigi
		5. Tolitoli - Kampoeng Baroe	Landschap Tolitoli

Seperti tersaji pada tabel di atas, Gewesten Menado mengalami perluasan wilayah dengan masuknya Afdeling Midden-Celebes yang sebelumnya merupakan bagian dari Gubernuran Celebes yang berkedudukan di Makassar.

Selanjutnya kewenangan seorang Asisten Residen pada Afdeling Gorontalo diperluas dengan membawahi Controleur pada Onderafdeling Buol.

Onderafdeling Buol di bawah Afdeling Donggala

Pada periode 1926-1933, status Onderafdeling Buol dipindahkan menjadi berada di bawah Afdeling Donggala², masih tetap berada di bawah Residen Menado. Nama yang digunakan berubah dari Bwool menjadi Boeol dengan ibukota  masih tetap di Paleleh.

Merujuk pada Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1929, pembagian Afdeling di bawah Gewesten Manado (tidak lagi tertulis Menado) menjadi sebagai berikut.

Gewest	Afdeling - Ibukota	Onderafdeling - Ibukota	Cakupan
Manado	I. Manado - Manado	1. Manado - Manado	Distrik Manado,
		2. Tondano - Tondano	Distrik Tonsea dan Toelar
		3. Amoerang - Amoerang	Distrik Amoerang, Ratahan dan Kawangkoan
		4. Bolaang Mongondow - Kotamobagoe	Landschap: Bolaang Mongondow, Bola'angOeki, Bintaoena, Kaidipan Besar
	II. Sangihe en Talaudeilanden	1. Sangi-eilanden - Taroena	Landschap: Kendahe-Tahoena, Manganitu, Siaoe, Taboekan, Tagulandang
		2. Talaud-eilanden - Beo	Landschap: Talaud-eilanden
	III. Gorontalo - Gorontalo	1. Gorontalo - Gorontalo	Distrik: Gorontalo, Bone, Limbotto, Koeandang Subdistrik: Kotta, Kabila, Telaga, Tapa, Tibawa, Batoedaa, Koeandang dan Atinggola
		2. Boalemo - Tilamoeta	Distrik: Boalemo Subdistrik: Pagoejaman, Boalemo, Pagoeat
	IV. Donggala - Donggala	1. Donggala - Donggala	Landschap: Banawa, Tawaeli
		2. Boeol - Paleleh	Landschap: Boeol
		2. Paloe - Paloe	Landschap: Paloe, Sigi-Biromaru, Dolo, Koelawi
		4. Tolitoli - Kampoengbaroe	Landschap: Tolitoli
	V. Poso - Poso	1. Poso - Poso	Landschap: Todjo, Poso, Lore, Oenaoena
		2. Parigi - Parigi	Landschap: Mo'oetong, Parigi
		3. Loewoek - Loewoek	Bagian pemekaran dari landschap Banggai*
		4. Banggai - Banggai	Bagian induk dari landschap Banggai*
		5. Kolonedale - Kolonedale	Landschap Boengkoe dan Mori

Seperti terlihat pada tabel di atas, Wilayah Manado mengalami pemekaran dari tiga afdeling menjadi lima afdeling dengan peningkatan status Sangihe Talaud dan juga Poso yang awalnya onderafdeling menjadi afdeling.

Oderafdeling Buol yang tadinya berada di bawah Afdeling Gorontalo, dipindahkan menjadi berada di bawah Afdeling Donggala.

Onderafdeling Buol Bergabung Kembali ke Gorontalo

Status Buol sebagai sebuah daerah dengan pemerintahan di atasnya berada di Donggala mendapat banyak kritikan karena dianggap menyulitkan Pemerintah di Buol dan juga masyarakat². Hal ini karena jarak Buol ke Donggala lebih jauh dibanding dari Buol ke Gorontalo. Sudah tentu berbagai urusan yang berkaitan dengan birokrasi dan administrasi menjadi lebih menyita energi dan juga biaya.

Atas kondisi tersebut, sesudah tahun 1933 status Onderafdeling Buol kembali menjadi di bawah kendali Afdeling Gorontalo. Berdasarkan catatan Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1935, pembagian wilayah pada Gewesten Manado menjadi sebagai berikut.

Gewest	Afdeling - Ibukota	Onderafdeling	Ibukota
Manado	I. Manado - Manado	1. Minahasa	Manado
		2. Bolaang Mongondow	Kotamobagoe
	II. Sangihe en Talaudeilanden - Tahoena	1. Sangi-eilanden
		2. Talaud-eilanden (Landschap)
	III. Gorontalo - Gorontalo	1. Gorontalo	Gorontalo
		2. Boalemo	Tilamoeta
		3. Boeol	Leok
	IV. Donggala - Donggala	1. Donggala	Donggala
		2. Paloe	Paloe
		3. Parigi	Parigi
		4. Tolitoli	Kampungbaroe
	V. Poso - Poso	1. Poso	Poso
		2. Kolonedale	Kolonedale
		3. Banggai	Loewoek

Nampaknya pemerintah kolonial Belanda melakukan perampingan pada struktur pemerintahannya. Afdeling Manado hanya tersisa dua onderafdeling. Kemudian Poso dari lima menjadi hanya tiga onderafdeling.

Onderafdeling Buol dipindahkan ke Afdeling Gorontalo dan ibukotanya dipindah dari Paleleh ke Leok. Pemindahan ibukota Buol ke Leok telah dilakukan sejak tahun 1930², berangkat dari perkembangan Leok yang cukup pesat di mana juga kemudian berdiri Istana Kerajaan Buol yang megah⁵.

Pada saat itu pusat pemerintahan Kerajaan Buol berpindah dari Bendar ke Leok. Keputusan ini setelah adanya izin dari Residen Manado. Artinya kewenangan seorang raja pada saat ini pada banyak hal sudah dibatasi oleh pemerintah kolonial.

Pergeseran Buol digantikan oleh onderafdeling Parigi yang masuk ke Afdeling Donggala. Kedudukan  Buol sebagai onderafdeling di bawah Gorontalo sepertinya bertahan sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia tahun 1942.

Buol Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, terdapat sistem pemerintahan sipil yang tidak berbeda jauh dengan pembagian wilayah pada masa Belanda. Untuk daerah setingkat afdeling, Jepang menamakannya "Ken" dan dipimpin seorang Kenco.

Afdeling Gorontalo selanjutnya menjadi Ken Gorontalo dengan wilayahnya tetap sama meliputi Gorontalo hingga Buol.

Buol Dalam Provinsi Sulawesi, Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang mengatur pokok pemerintahan daerah. Salah satunya membagi Indonesia menjadi 8 Provinsi⁶ yaitu:

1. Provinsi Jawa Barat.
2. Provinsi Jawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Timur.
4. Provinsi Sumatra.
5. Provinsi Borneo.
6. Provinsi Sulawesi.
7. Provinsi Maluku.
8. Provinsi Sunda Kecil.

Provinsi Sulawesi sendiri terbagi menjadi 12 kabupaten, 1 kota besar dan 1 kota kecil dengan Gubernur pertama adalah GSSJ Ratulangi. 

Pembagian Provinsi Sulawesi berdasarkan UU No.1 1945⁷

Pembagian ini sepertinya masih mengikuti pembagian warisan dari era Belanda terakhir hingga Jepang, di mana bekas Afdeling Gorontalo dengan Buol di dalamnya menjadi Kabupaten Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Dwiana Hercahyani⁷ menyebutkan bahwa pembagian ini hanya bertahan selama 9 bulan (17 Agustrus 1945 s.d 5 April 1946) karena agresi Belanda yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia tidak dapat berjalan semestinya.

Swapraja Buol dalam Daerah Sulawesi Utara, Negara Indonesia Timur - RIS

Belanda kemudian merekayasa dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS),  di mana Gorontalo dan Buol menjadi bagian dari daerah otonom Sulawesi Utara dalam Negara Indonesia Timur. 

Keberadaan Swapraja Buol tertulis dalam Staatsblad Nr 143 tahun 1946 tentang Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur, bahwa Daerah Sulawesi Utara terdiri dari:

• neo-swapraja Gorontalo;
• gabungan Bolaang-Mongondow: terdiri dari swapraja Bolaang-mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan KaidipangBesar;
• swapraja Buol;

Hal ini diperkuat Undang-undang Dasar Daerah Sulawesi Utara tanggal 19 Nopember 1948 yang disahkan oleh Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 Nr R.22/1/11 bahwa Daerah Sulawesi Utara terdiri dari:

• Swapraja Gorontalo
• Swapraja Buol
• Gabungan Daerah Bolaang Mongondow

Kedudukan Buol dalam era Republik Indonesia Serikat

Pada periode ini dikenal istilah Daerah Kepemerintahan Sulawesi Utara (DKSU) dengan swapraja di bawahnya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) masing-masing pada Gorontalo, Buol dan Mongondow.

Swapraja Buol dalam Satuan Kenegaraan Sulawesi Utara

Menguatnya penolakan atas RIS, akhirnya Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan RI pada tahun 1950. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 Sulawesi kembali menjadi provinsi dengan pembagian sebagai berikut:

Kedudukan Buol pada awal 1950
(Dwiana Hercahyani⁷)

Dalam penataan daerah, terbitlah PP No. 11 Tahun 1953 tentang pembubaran Daerah Sulawesi Utara warisan RIS  dan kemudian dilakukan Pembentukan Satuan Kenegaraan Sulawesi Utara yang  terdiri dari:

• neo-swapraja Gorontalo;
• gabungan Bolaang-Mongondow: terdiri dari swapraja Bolaang-mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan KaidipangBesar;
• swapraja Buol;

Satuan Kenegaraan adalah daerah yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau juga otonom/swatantra.

Pada tahun 1954, berdasarkan PP No. 24 Tahun 1954 gabungan daerah Bolaang Mongondow dimekarkan menjadi setingkat Satuan Kenegaraan. Maka praktis sejak saat itu Sulawesi Utara hanya tersisa

• neo-swapraja Gorontalo;
• swapraja Buol;

Buol Bergabung Dengan Tolitoli

Sesuai Undang-undang RI Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan 33 Daerah Tingkat II di Sulawesi,  terbentuklah Daerah Tingkat II (Dati II) Buol Tolitoli dengan ibukota di Tolitoli.

Daerah baru ini merupakan penggabungan Swapraja Buol yang merupakan bagian Kabupaten Gorontalo dengan Swapraja Tolitoli, Kabupaten Donggala. Semuanya masih dalam satu wilayah Provinsi Sulawesi yang beribukota di Makassar.

Pada periode ini ikatan administratif antara Buol dengan Gorontalo yang telah berlangsung sejak awal 1900-an di masa penjajahan Belanda akhirnya berakhir.

Sampai dengan tahun 1999 status bekas landschap/swapraja Buol tidak berubah dalam Dati II Buol Tolitoli. Perubahan hanya pada pemekaran provinsi di Sulawesi yaitu:

• Tahun 1960

Sulawesi terbagi menjadi dua provinsi adminsitratif yaitu Sulawesi  Utara dan Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 1960. Kemudian berdasarkan Perpu nomor 47 tahun 1960, penamaannya menjadi:

- Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara

Sulawesi Utara-Tengah di mana Buol menjadi bagiannya terdiri terdiri dari : 

- Kotapraja Menado

- Kotapraja Gorontalo

- Dati II Kep. Sangihe Talaud

- Dati II Minahasa

- Dati II Bolang Mongondow

- Dati II Gorontalo

- Dati II Buol Tolitoli

- Dati II Poso

- Dati II Banggai

• 1964

Pemerintah melakukan pemekaran kembali dengan membentuk Dati I Sulawesi Tengah terpisah dari dari induknya Dati I Sulawesi Utara-Tengah dan juga membentuk Dati I Sulawesi Tenggara yang awalnya bagian dari Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara. Hal ini tercantum dalam UU nomor 13 tahun 1964.

Dati I Sulawesi Tengah terdiri dari 4 Dati II, masing-masing:

- Buol Tolitoli

- Donggala

- Poso

- Banggai

Terbentuknya Kabupaten Buol

Cita-cita menjadi sebuah kabupaten sendiri berdasarkan historis wilayah Kerajaan Buol yang membentang dari Lakuan hingga Paleleh, akhirnya baru bisa terwujud pada era reformasi. Terbitnya Undang-undang RI Nomor 51 tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999  menandai lahirnya Kabupaten Buol.

Pada awal terbentuk sebagaimana pada UU 51 tahun 1999 tersebut, Kabupaten Buol secara administratif hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Biau, Momunu, Bokat, Bunobogu dan Paleleh. Kini Buol telah  terdiri dari 11 kecamatan, 7 kelurahan dan 108 desa.

Pembagian administrasi Kabupaten Buol saat ini

Demikian tulisan tentang sepenggal kisah eksistensi sistem dan status pemerintahan Buol sejak sebagai afdeling masa penjajahan Belanda hingga menjadi kabupaten yang mandiri.

Beberapa fakta yang dapat disimpulkan:

• Buol pernah berstatus Afdeling atau setingkat kabupaten pada akhir abad XIX sebagai bagaian koloni Belanda
• Penyebutan Bwool telah digunakan untuk wilayah yang merupakan kekuasaan Kerajaan Buol dan berlangsung hingga sekitar tahun 1926
• Penyebutan Bwool menjadi Boeol ditemukan pada masa Onderafdeling Buol menjadi bagian Afdeling Donggala
• Penulisan kata Buol ditemukan saat Buol berbentuk Swapraja sejak era awal kemerdekaan dan digunakan hingga saat ini.
• Hubungan administratif Buol dengan Gorontalo dimulai sejak status Buol menjadi onderafdeling di bawah Afdeling Gorontalo. Hubungan ini berakhir sejak terbentuknya Dati II Buol Tolitoli
• Kedudukan Buol sebagai swapraja sejajar dengan Swapraja Gorontalo dan Swapraja Bolaang Mongondow terjadi pada saat terbentuknya Daerah Sulawesi Utara yang terdiri dari ketiga swapraja tersebut.

Secara umum, kedudukan Buol sebagai afdeling setingkat kabupaten pada masa lalu dan kembali menjadi kabupaten otonom dalam era reformasi terpisah jarak waktu antara 1907 sampai dengan 1999, atau sekitar 92 tahun. Sebuah perjalanan sejarah yang tidak singkat.

Dislaimer:

Semua informasi pada tulisan ini tidak dinyatakan sebagai data sejarah yang valid. Berbagai informasi diperoleh dari hasil penelusuran digital yang dapat saja keliru dikutip atau ditafsirkan. Penggunaan tulisan pada blog ini menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

Referensi:

1. L. Nadjamudin - History of Buol: Study on The Border Territory and Exploitation of Mine
2. https://123dok.com/document/zlv5m9ly-hasil-penelitian-pembahasan-terbentuknya-kerajaan-buol-dengan-gorontalo.html
3. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1904, https://books.google.co.id/books?id=zFU9AQAAMAAJ&pg=PR1&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q=donggala&f=false
4. Buletin Umulolo Vol. VI No 1 Tahun 2017
5. https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sulawesi/buol-kerajaan/
6. https://www.scribd.com/doc/185197265/Indonesia-Hanya-Memiliki-8-Provinsi-Di-Awal-Kemerdekaan
7. Dwiana Hercahyani, Tesis - Sejarah Pembentukan Gorontalo dari Kabupaten menjadi Provinsi - FIB Universitas Indonesia